Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

Bawaslu Klaim Sudah Banyak Temukan Pelanggaran Kampanye

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran yang telah terjadi menjelang Pemilu 2024.

Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu RI, Bachtiar Baetal mengatakan, dari hasil pemetaan sementara, potensi pelanggaran terbesar ada pada alat peraga kampanye (APK) yang berisi gambar atau simbol, visi misi atau informasi program.

“Ada dua, pelanggaran di tempat yang dilarang, kemudian dari sisi kontennya. Di kontennya itu, materi dan isinya dilarang dari sisi kontennya, emang terbesar pelanggaran APK,” kata Bachtiar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (21/2).

Bachtiar pun mengingatkan, setiap partai politik peserta pemilu sebenarnya saat ini sudah diperbolehkan untuk melakukan kampanye mereka. Namun, ada beberapa hal yang menjadi batasan mereka boleh melakukan kampanye.

“PKPU 33 tahun 2018 pasal 25, dikatakan disitu tidak boleh, tentu apa itu kampanye? Jawabannya kegiatan peserta pemilu, siapa pesertanya sudah ada? Tapi apa yang dilakukan? Menawarkan citra diri, visi misi program, artinya kalau kita liat, yang bertebaran saat ini citra diri semua,” jelasnya.

Bachtiar kemudian juga menerangkan, berdasarkan PKPU Nomor 33 Tahun 2018, parpol hanya boleh melakukan sosialisasi dengan cara pemasangan bendera dan melakukan pendidikan politik di internal parpol.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru