HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA), Eros Djarot menyoroti masih banyaknya praktik-praktik mafia tanah yang terjadi. Dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk unit kerja khusus untuk memberantas mafia tanah.
“Unit kerja khusus membantu presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah, KIBMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja dimaksud,” kata Eros Djarot dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (20/2).
Eros mengatakan, pihaknya juga mengusulkan Presiden untuk mengevaluasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga kong kalikong dengan mafia tanah.
“KIBMA juga mengusulkan agar presiden mengevaluasi BPN sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat,” ungkap Eros.
Eros menyampaikan, Indonesia saat ini sedang berada di masa darurat mafia tanah. Dia menyebut, 1 persen elit menguasai 59 persen lahan di Indonesia, sementara 99 persen penduduk menguasai 41 persen lahan di negeri sendiri.
“Satu persen elit menguasai 59 persen lahan di negeri ini, sementara 99 persen penduduk hanya menguasai 41 persen,” tukas Eros.
