HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari meminta kepada Badan Penggunaan Pemilu (Bawaslu) RI untuk menindak tegas jika ada partai politik peserta pemilu yang menggunakan politik identitas untuk kampanye.
Ia meminta Bawaslu bisa memberikan teguran dan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar serta kembali mengingatkan terkait politik identitas yang jelas dilarang oleh Undang-Undang (UU).
“Kalau ada seperti ini, saya rasa teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan bahwa yang begitu enggak boleh atau dilarang Undang-Undang,” kata Hasyim dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (17/2).
Hasyim kembali menegaskan bahwa dalam UU Pemilu juga sudah jelas tertera terkait aturan yang melarang untuk menggunakan SARA sebagai alat sosialisasi.
“Di UU Pemilu kan sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA kalau dalam bahasa Undang-Undang atau politik identitas sebagai sarana untuk mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri, itu kan dilarang UU,” tegas Hasyim.
Diketahui, sebelumnya Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politisasi identitas.
“Kita akan secara lantang mengatakan, ‘ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas’,” kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Ridho mengatakan politik bisa kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.
“Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” ungkap menantu Amien Rais ini.
