“Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas,” tegas Puan.
Meski begitu, anggaran Pemerintah hanya dapat menutupi 30 persen dari total USD 40 miliar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur air dan sanitasi untuk rakyat Indonesia. Puan menambahkan, Indonesia juga memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara untuk membangun fasilitas air.
“Kami juga terbuka bagi swasta untuk berinvestasi di fasilitas air, dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen,” sebutnya.
“Di luar pembiayaan, kita juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif, bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel,” imbuh Puan.
Untuk itu, mantan menko PMK ini pun menilai parlemen memainkan peran penting baik dari fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran. Disampaikan Puan, Indonesia sendiri akan memperkuat kemitraan global terkait isu air bersih dan sanitasi dengan menjadi tuan rumah World Water Forum di tahun 2024 dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’.
“Kami menantikan partisipasi aktif Anda,” tutur cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Melalui pekerjaan kita, kita dapat membuat perbedaan untuk membantu memberikan air bersih dan sanitasi kepada rakyat yang kita layani,” pungkas Puan.
