HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membuat semacam ‘World Bank’ atau Bank Dunia bagi pemerintah daerah (pemda).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan, bahwa bank dunia yang dimaksud merupakan transformasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
“Saat ini ingin menjadikan PT SMI semacam ‘World Bank’-nya daerah, dengan kliennya itu daerah, pemda,” kata Luky dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (8/2).
Dengan adanya transformasi itu, kata Luky, PT SMI yang merupakan BUMN pembiayaan infrastruktur juga dapat memberikan pembiayaan bagi pemda. Sehingga, pemda tidak lagi bergantung hanya pada anggaran dari pemerintah pusat.
“Intinya harusnya sekarang daerah sudah mulai punya opsi, bukan hanya tergantung dari pemda,” kata Luky.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah didorong untuk menciptakan banyak alternatif dalam hal pembiayaan untuk membangun daerahnya.
“Spirit dari UU HKPD salah satunya adalah bagaimana pemda bisa eksplor alternatif pembiayaan bukan hanya terkait TKD, tapi kita juga buka karena pembiayaan mulai dari pinjaman, obligasi, sukuk, dan seterusnya. Itu yang kita dorong terus,” tuturnya.
Namun Luky menegaskan, pembiayaan itu tidak bersifat memaksa. Keputusan pengambilan pinjaman itu merupakan kewenangan pemda. Pihaknya hanya menyediakan fasilitas apabila pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan di daerahnya.
“Memang bagaimanapun juga ini tergantung dari inisiatif daerah tersebut. Kita tidak bisa memaksakan daerah X harus ngambil obligasi, tapi kita ingin memfasilitasi memudahkan membantu mereka mencari alternatif pembiayaan termasuk pinjaman PT SMI,” kata Luky.
