HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin merespons wacana penghapusan jabatan gubernur yang sebelumnya disampaikan oleh ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ma’ruf Amin menegaskan, wacana tersebut sah-sah saja digulirkan, namun muaranya nanti tetap pembahasannya akan dilakukan di DPR RI.
“Biar saja wacana itu berkembang, nanti ada pembicaraan di DPR. Jadi, kita ikuti saja,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (8/2).
Wacana seperti itu menurut Ma’ruf, harus melewati kajian mendalam dan tidak diputuskan begitu saja oleh segelintir pihak.
“Nanti para ahli akan membicarakan apakah memang lebih baik tidak dipilih atau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil dari Pemerintah pusat di daerah,” tukasnya.
Ma’ruf kemudian juga menyatakan, hal seperti itu sudah biasa disampaikan oleh beberapa pihak dan kali ini memang sengaja kembali digulirkan jelang pemilu 2024.
“Sekarang muncul lagi bahwa tidak perlu dipilih langsung, (tetapi cukup) ditunjuk oleh Presiden, ada juga wacana muncul agar dipilih oleh DPRD,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa keberadaan Kepala Daerah setingkat Gubernur sebaiknya segera diambil oleh Kemendagri, Rabu (1/2).
Pasalnya, anggaran negara banyak dihabiskan oleh para Gubernur yang tugasnya hanya sebatas perpanjangan tangan Pemerintah pusat.
“Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat, terjadi penumpukan di situ,” kata Muhaimin.
