HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak usulan penghapusan jabatan Gubernur. Alih-alih dihapus, partai pimpinan Giring Ganesha Djumaryo itu mengusulkan agar pemilihan Gubernur tidak lagi melalui pemilihan umum, tetapi ditunjuk langsung oleh presiden.
“Jabatan Gubernur tidak perlu dihapus, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat dan untuk menjaga proyek strategis nasional,” kata Juru Bicara DPP PSI, Adiguna Daniel Jerash dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Minggu (5/2).
Dia menilai, peniadaan pemilihan umum daerah atau pilkada Gubernur akan mengefisiensi anggaran. Sebab selama ini, pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
“Seperti arahan Pak Jokowi, isu seperti ini harusnya dikaji terlebih dahulu, diteliti, dibuka lagi ruang-ruang diskusi supaya pengambilan keputusannya tepat dan tidak tergesa-gesa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar proses pemilihan Gubernur ke depannya tidak dilakukan melalui sistem pemilihan langsung. PKB bahkan bakal memperjuangkan agar jabatan Gubernur dihapus.
“Fungsi Gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama jadi Pilkada tidak ada Gubernur, jadi hanya [pemilihan pemimpin] Kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan Gubernur, jadi tidak ada lagi,” kata Cak Imin, Senin (30/1).
