HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Muhammad Daud Loilatu mengingatkan seluruh kader HMI, bahwa di usia HMI ke-76 tahun ini, diharapkan tetap komitmen menjaga keutuhan serta persatuan ummat dan bangsa.
Menurutnya, usia ke-76 tahun terbilang cukup matang bagi suatu organisasi mahasiswa. Dimana HMI harusnya lebih adaptif serta inovatif lagi dalam mengawal pembangunan nasional. Hal ini bertujuan guna mewujudkan cita-cita besar HMI dalam menngawal dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
“Sejatinya hal ini merupakan cita-cita HMI yakni terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT,” kata Daud Loilatu kepada Holopis.com, Minggu (5/2).
Kemudian, ia juga berharap agar para senior HMI di pemerintahan agar bisa memberikan contoh yang baik bagi semua kadernya, salah satunya adalah membebaskan diri dari tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.
“Selain itu, kami juga mengingatkan sebagai kader HMI kepada para Alumni yang sudah menduduki jabatan strategis baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar menghindari praktik KKN. Sebab ini tidak baik bagi negara sekaligus bagi HMI,” sambung Daud.
Selain itu, dalam menghadapi gejolak politik dan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 ini, Daud mengingatkan seluruh kader HMI agar bersama pemerintah ikut mencari solusi agar Indonesia bisa keluar dari gonjang-ganjing ditengah resesi ekonomi global.
Apalagi, lanjut dia, Indonesia sebentar lagi akan menghadapi masa pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 mendatang. Dimana menurutnya, banyak akan muncul persoalan termasuk polarisasi dan politik identitas yang dikhawatirnya akan mengarah pada perpecahan dan disentegrasi bangsa.
Kemudian menurut pria karib di sapa Daud ini mengatakan, bahwa kader HMI juga harus bisa mengawal kasus hukum khsusnya berkaitan dengan praktik KKN di Indonesia. Pasalnya, korupsi kian hari semakin meningkat tajam tak terbendung.
“Akibat dari korupsi ini, sepanjang masa kita tidak akan bisa menghapus yang namanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kemunduran bagi negara,” jelasnya.
“Ini hal yang serius dan patut kita tanggapi. Jika tidak kita sadari dari sekarang, maka kesenjangan sosial ini akan terus menjadi parasit sekaligus menghambat laju pembangunan nasional,” tambahnya.
Terakhir, Kabid Hukum dan HAM ini mengajak ummat muslim Indonesia agar tidak mudah terprovokasi atas isu-isu keagamaan khususnya yang mengarah kepada permusuhan dan perpecahan.
“Mari kita merawat keutuhan bangsa ini dengan berpegang teguh pada prinsip nilai-nilai pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan bangsa. Salam dami untuk Indonesia maju!,” pungkasnya.
