HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terus mendorong agar Presiden Jokowi membatalkan pelaksanaan Pilkada 2024.
Padahal, Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terhadap usulan dari pria yang pernah tersangkut kasus korupsi di KPK tersebut.
“Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif,” kata Muhaimin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (3/2).
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu kemudian mengklaim, apa yang telah dikeluarkan negara untuk menggelar Pilgub tidak sebanding dengan tugas yang harus dijalankan seorang Gubernur.
“Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung,” klaimnya.
“Tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat,” sambungnya.
Cak Imin kemudian kembali mendorong agar posisi Gubernur lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD jika memang dirasa masih perlu.
“Karena itu, kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat,” pungkasnya.
