HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia nampaknya mulai geram dengan perlakuan investor yang membeda-bedakan negara maju dengan negara berkembang.

Di hadapan para investor dalam dan luar negeri, dalam acara ‘Investment Day Mandiri Investment Forum (MIF) 2023’ yang berlangsung hari ini, Bahlil memperingatkan untuk tidak mengajari Indonesia bagaimana mengatur lingkungan yang baik.

“Negara-negara yang hutannya habis jangan mengajari kami mengatur lingkungan di Indonesia. Kami lebih tahu itu” tegas Bahlil sebagaimana dikutip Holopis.com, Kamis (2/2).

Bahlil pun mengungkapkan uneg-unegnya perihal perbedaan harga karbon di negara maju dan negara berkembang dengan dasar ketersediaan ada atau tidaknya hutan di negara tersebut.

Tak hanya dalam acara MIF Jakarta, Bahlil pada saat World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss, juga pernah mempertanyakan perbedaan tersebut, padahal regulasi yang berlaku sama.

Dirinya kala itu menyebutkan harga karbon di Eropa dapat mencapai US$100 per ton, sementara di Indonesia hanya US$20 per ton.

“Paris Agreement berbicara kesetaraan, ternyata carbex untuk mendapat karbon di Eropa, lebih mahal daripada negara berkembang karena memang hutannya sudah nggak ada, hutan kita masih banyak,” tegasnya.

Kalau seperti itu, hutan kami, kami gundulkan dulu seperti kalian, baru apple to apple? Ini tidak rasional, ini bentuk diskriminasi,” tambahnya.

Dia pun menekankan, bahwa upaya hilirisasi yang dipertentangkan dunia tidak hanya sekadar nilai tambah, namun komitmen Indonesia dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi penambangan yang masif.

“Uni Eropa bawa kami ke WTO? Nikel dibawa WTO, padahal kami menjalankan SDGS, nggak masuk akal” ujar Bahlil.

Ke depannya, Indonesia akan terus melanjutkan industri hilirisasi di sektor pertambangan, salah satunya dengan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang diproyeksikan dapat mulai produksi pada Januari 2024.