HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa keberadaan Kepala Daerah setingkat Gubernur sebaiknya segera diambil oleh Kemendagri.
Pasalnya, anggaran negara banyak dihabiskan oleh para Gubernur yang tugasnya hanya sebatas perpanjangan tangan Pemerintah pusat.
“Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat; terjadi penumpukan di situ,” kata Muhaimin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (1/2).
Pria yang pernah terseret kasus korupsi di KPK dengan istilah kasus durian ini pun mengungkapkan banyak kepala daerah di bawah Gubernur yang sudah enggan berkoordinasi dengan Gubernur.
“Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan pusat. Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur, itu alasannya,” tuturnya.
Cak Imin kemudian menilai posisi Gubernur saat ini hanya sebatas sebagai administrator yang tidak lagi diperlukan pemilihan langsung.
“Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur dari kementerian, sehingga efisien,” ujarnya.
Muhaimin kemudian mendesak Presiden Jokowi agar sebaiknya menghapuskan Pemilihan Kepala Daerah di 2024 mendatang demi mendukung wacana tersebut.
“Momentumnya mengakhiri Pilkada 2024. Presiden keluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), DPR RI keluarkan undang-undang,” pungkasnya.
