Rizal Ramli Ajak Masyarakat Aktif Kritisi Kebijakan Pemerintah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan publik untuk selalu bersikap kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

Menurut Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, bila masyarakat bergeming terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, maka kesejahteraan dan keadilan semakin jauh dari harapan.

Namun, sambung Rizal Ramli, jika masyarakat secara konsisten melakukan perlawanan dengan melontarkan kritik secara terus menerus, niscaya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat bisa gugur.

Misalnya, dalam konteks rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 15 persen. Kala wacana itu mencuat, semua kalangan langsung bereaksi dan mengkritisi kebijakan itu. Alhasil, pemerintah pada akhirnya menaikkan 11 persen.

“Pemerintah tes ombak dulu, kalau ada reaksi mundur. Kalau nggak ada reaksi dari masyarakat kebijakannya dilanjutkan. Misalnya kebijakan kenaikan PPN 15 persen, begitu ada protes, turun ke 11 persen. Lalu, mau paksakan kompor listrik, begitu banyak protes, langsung tidak jadi. Memerintah kok main-main, dasar ndak becus,” kata Rizal Ramli kepada Holopis.com, Selasa (24/1).

Bekas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel ini juga mewanti-wanti adanya kudeta konstitusi berupa perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode yang dilakukan sejumlah elit politik. Meski wacana itu kadang muncul dan tenggelam, hal itu tetap harus diwaspadai dan dikritisi, karena modus operandinya selalu melakukan cek ombak.

Hal itu, kata tokoh pergerakan tersebut, mempertontonkan nafsu akan kekuasaan yang dangkal dan hendak mengobok-obok konstitusi yang sah.

Padahal, sebelumnya, hal ini sudah kembali ditegaskan oleh presiden RI ke-5, sekaligus putri dari Bung Karno, Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT PDI Perjuangan.

“Di-roasting Mbak Megawati supaya stop makar konstitusi, stop perpanjangan masa jabatan, tapi gerombolan makar terus bergerilya. Pakai big data lah, pakai pollingRP berbayar, pakai Kades-kadeslah. Partitur Makar sudah siap, penyanyi polling, bandar sudah siap,” tutur Rizal Ramli.

Seharusnya, kata Rizal Ramli, Jokowi memanfaatkan waktu di akhir jabatannya sebagai Presiden dalam menepati janjinya dalam menyejahterakan rakyat, bukan melakukan manuver politik untuk mengamankan kepentingannya.

“Tugas negara adalah mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, yang terjadi justru jauh panggang dari api. Kesejahteraan tersebut makin jauh dari harapan rakyat,” sesal Rizal Ramli.