HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi salah satu pihak yang menuai sorotan sejumlah pihak, di tengah polemik usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta.
Salah satunya yakni Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay yang mempertanyakan prestasi BPKH dalam mengelola dana milik calon jemaah haji.
Sebab menurut Saleh, kehadiran BPKH semestinya dapat meringankan beban jemaah terkait ongkos haji, karena nilai manfaat dari dana simpanan jamaah yang meningkat.
Saleh pun melihat, hingga kini BPKH belum menunjukkan prestasi yang memadai perihal pengelolaan dana simpanan jemaah haji tersebut.
“Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini,” kata Saleh dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (24/1).
Lebih lanjut, Saleh mengatakan bahwa pihaknya melihat tambahan biaya untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang cukup tinggi akan sangat memberatkan masyarakat.
Dia pun mengaku khawatir, isu terkait investasi dana haji untuk infrastruktur akan kembali mencuat apabila kenaikan haji 2023 tetap dipaksakan.
“Jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, maka dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” pesannya.
