HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aksi solidaritas pekerja PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI). Aksi yang diselenggarakan oleh DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) itu dihadiri 3 (tiga) pimpinan federasi buruh lainnya.
Ketiga pimpinan serikat buruh tersebut adalah Mirah Sumirat yang merupakan Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Nining Elitos yang merupakan Ketua Umum KASBI serta Sunarti yang merupakan Ketua Umum SBSI-92.
Dalam orasinya, Nining menyatakan bahwa persoalan yang ada di PT GNI berawal dari persoalan union busting. Ada pekerja kena PHK dan pemutusan kontrak karena nekat membentuk serikat pekerja di sana.
“Ini cikal bakalnya adalah union busting. Buruh di-PHK karena membentuk serikat pekerja,” kata Nining dalam orasinya seperti dikutip Holopis.com, Selasa (24/1).
Kemudian, ia juga menilai persoalan lain adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang terlalu memanjakan investor asing dan lokal, sehingga mereka melakukan kebijakan yang seenaknya sendiri.
“Ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini dasarnya sehingga berbagai persoalan terjadi di kalangan kaum buruh,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sunarti mendesak agar Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di PT GNI.
“Kita minta bentuk investigasi independen, libatkan serikat ,” tuntutnya.
Lalu, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai bahwa kasus di PT GNI adalah bom waktu. Bahkan bisa ikut memicu ledakkan kasus di perusahaan-perusahaan tambang lainnya yang disebut Mirah banyak praktik sejenis dengan PT GNI.
“PT GNI adalah bom waktu bagi bangsa kita sendiri, catat ini kata-kata saya. 17 orang pribumi jadi tersangka, padahal mereka membela tanah airnya, mereka mogok kerja sesuai konstitusi, tapi mereka disalah-salahkan, dicari-cari kesalahannya. Maka kita minta bebaskan anak-anal indonesia pribumi dari penjara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mirah pun meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi lagi secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung terlalu memberikan karpet merah kepada investor.
“Pihak istana negara harus cabut regulasi dan keputusan yang berikan karpet merah pada investasi asing. Gaji security dari TKA Rp20 juta lebih. Gimana dengan WNI kita? Kamu saja minta naik 7 persen hanya dinaikkan 1 persen saja. Padahal posisinya sama,” ketusnya.
