HOLOPIS.COM, JAKARTA – Permohonan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pelanggaran HAM berat masa lalu terkesan berseberangan dengan pesan substantif Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Jokowi tampak tidak mampu menangkap pesan substantif Megawati yang merasa heran PDIP masih dituding Komunis.
“Pengakuan pelanggaran HAM berat era 1965 oleh Jokowi justru menimbulkan persepsi kedekatan Jokowi dengan Komunis. Padahal, Megawati dengan tegas menolak tuduhan Komunis, dan tidak mau dikait-kaitkan dengan Komunis,” kata Ubedilah, Senin (23/1).
Sehingga, Ubedilah menilai, Jokowi tidak hati-hati dan berseberangan dengan pesan substantif Megawati dengan menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Itulah saya kira pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu melalui pengadilan HAM tidak dengan pernyataan presiden,” tandas Ubedilah.