Tak Terima DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Pemda Tuding Laporan BPS Anomali

HOLOPIS.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) nampaknya tak terima dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa.

“Mohon diingat, ini adalah statistik, soal angka. Bisa dilihat pada angka-angka yang lain. Walaupun sering kontrakdiksi, yang disebut dengan paradoks atau anomali,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (23/1).

Beny lantas mengingatkan, bahwa data mengenai angka kemiskinan tentu tidak bisa lepas dari indikator kesejahteraan masyarakat lainnya, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Kebahagiaan (IP), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS), serta beberapa indeks kemajuan daerah lainnya,

Dia menegaskan, bahwa secara statistik angka kemiskinan menjadi yang terendah di Pulau Jawa. Namun data Indikator lainnya menunjukkan Yogyakarta masih menjadi peringkat tertinggi se-Indonesia.

Beny membeberkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi DIY sendiri sebesar 80,64 pada tahun 2022. Angka tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi dan tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Adapun IPM dapat dikatakan sebagai indikator yang menggambarkan kualitas hidup manusia dan mencakup sejumlah indikator, diantaranya yakni kesehatan yang diukur melalui AHH yang mencapai 75,08 tahun atau tertinggi di Indonesia.

“Indeks kebahagiaan, itu terkait dengan kesehatan. Itu menunjukkan usia harapan hidupnya terpanjang. Ambil contoh Kulon Progo, kemiskinannya mendekati angka 18 persen tapi usia harapan hidupnya kalau dibanding kabupaten/kota se-DIY paling tinggi, se-Indonesia. Kan jadi aneh,” katanya.

“Apa saya akan berlindung ‘nggak apa-apa saya miskin, tapi usianya panjang’ kan nggak, Itu kan berarti memang ada indikator yang memang harus dikhususkan. Yogya itu khasnya di mana? Kan lalu tidak bisa digeneralisasi kalau mau fair,” sambungnya.

Kemudian Indikator IPM lain yaitu pendidikan yang dilihat dari harapan lama sekolah juga tertinggi se-Tanah Air, yaitu di angka 15,65 tahun. Tak hanya itu, indikator ekonomi yang ditinjau berdasarkan data pengeluaran per kapita pun mengekor DKI Jakarta, yakni sebesar 14,48 juta.