HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bentrokan antara-pekerja asal China dengan buruh lokal di Morowali hingga menewaskan dua korban jiwa menjadi bukti bahwa pemerintah terlalu lemah dalam menghadapi manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI).
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan sejatinya bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu lalu (14/1).
“Dengan kewenangan yang ada, harusnya pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya, bukan sekadar mengimbau. Kalau sekadar mengimbau, siapa pun bisa,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Kamis (19/1).
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyebutkan, bahwa sikap lemah seperti itu menunjukkan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan bersifat “mengikat” dan “memaksa” siapa pun untuk mematuhi aturan yang berlaku.
Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, pemerintah juga harusnya dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” pungkasnya.
