Legislator Tuding Proyek Lumbung Pangan Kementan Palsu

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR, Sudin menyebut program pengembangan food estate (lumbung pangan) yang ada di berbagai daerah di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Tudingan merujuk pada data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya temuan-temuan program bermasalah di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” kata Sudin dalam rapat kerja bersama Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang dikutip Holopis.com, Senin (16/1).

Untuk itu, pihaknya di Komisi IV DPR berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan lumbung pangan tersebut.

“Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Sudin juga melihat perlunya evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementerian yang di nahkodai oleh kader Partai NasDem tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sudin juga menyoroti masalah klasik di sektor pertanian yang sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan. Salah satunya yakni masalah beras, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia.

“Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras,” kata Sudin.

Dia pun meminta Kementan untuk bergerak melakukan pembenahan data produksi maupun stok. Sebab tegasnya, data-data tersebut penting sebagai barometer arah kebijakan pangan nasional kedepan.

“Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional,” tambahnya.

Tak hanya itu, Sudin juga mengkritik kebijakan bidang pertanian lainnya yang dinilai tak berdampak langsung bagi petani. Dia melihat, kebijakan seperti perjalanan dinas hanya upaya Kementan untuk menyerap anggaran semata.

“Perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi,” tukas Sudin.