HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani meminta pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk menaruh perhatian khusus perihal keamanan di Papua.
Pasalnya, situasi di kawasan Bumi Cendrawasih itu saat ini mulai memanas, pasca penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu.
“Kemenkopolhukam wajib memberi atensi khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan di Tanah Papua,” kata Christina dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (14/1).
Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga meminta TNI, Polri, hingga BIN untuk segera melakukan langkah terukur di lapangan, untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal.
“Saya meyakini panglima TNI, para kepala staf angkatan, dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan,” tuturnya.
Christina lantas perihal dinamika politik yang terjadi usai penangkapan Gubenur Papua Nonaktif, Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi.
Dia mengingatkan bahwa dinamika ini akan dimanfaatkan oleh kelompok sipil bersenjata untuk meningkatkan eskalasi di Tanah Papua.
Sejauh ini, lanjutnya, sejumlah warga Papua memutuskan untuk mengungsi lantaran situasi di belahan Indonesia Timur itu saat ini mulai memanas.
“Gelombang pengungsian yang ada saat ini dari daerah-daerah tersebut membutuhkan asistensi keamanan baik dari TNI maupun Polri,” katanya.
Sementara itu, sejauh situasinya bisa dikendalikan, masyarakat sipil yang memilih tetap tinggal harus mendapatkan kepastian akan keamanan mereka.
“DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di Tanah Papua. Pemerintah pusat perlu memastikan langkah persuasif dialogis dengan berbagai pihak agar Papua bisa kembali aman dan damai,” pungkasnya.
