HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyayangkan info sehat yang ditebarkan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay. Dimana disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam telah melakukan intervensi kepada KPU untuk meloloskan partai politik peserta pemilu tertentu.
“Tidak ada itu, mestinya dicek dulu,” kata Mahfud MD dalam keterangannya seperti dikutip Holopis.com, Kamis (12/1).
Kemudian ia pun perlu meluruskan kesalahan informasi yang kadung tersebar ke seantero Indonesia itu. Mahfud membenarkan bahwa memang ada komunikasi dirinya dengan petinggi KPU, yakni Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Namun komunikasi itu tidak ada kaitan dengan pencalonan partai politik peserta pemilu 2024.
“Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” ujarnya.
Komunikasi yang dibangun antara dirinya dengan Bernard adalah untuk memberikan teguran kepada KPU agar menindaklanjuti isu negatif yang beredar luas di masyarakat bahwa KPU melakukan kecurangan pemilu itu, yakni ada sebuah kekuatan besar di luar KPU yang melakukan intervensi untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai politik tertentu.
Teguran itu dirasa penting agar KPU pun awareness dengan dinamika sosial politik yang bergulir sehingga tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari.
“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar. Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu,” jelas Mahfud.
Saat bertemu dengan Hasyim, ia pun mengulang teguran itu langsung kepada Ketua KPU-nya, bahwa saat itu ada isu KPU berlaku tidak profesional. Sehingga dengan demikian, ia merasa bahwa apa yang menjadi tugas pemerintah untuk tetap mengawasi dan mengontrol KPU agar tetap menjalankan tugasnya sesuai track yang ada tetap dijalankan dengan baik.
“Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU,” tandasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menggaransi bahwa apa yang dilakukan itu benar seperti yang ia utarakan. Bahkan jejak digital komunikasi yang dilakukan dengan KPU pun masih ada dan tidak melenceng seperti yang dituduhkan Hadar Gumay kepadanya.
“Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Mahfud MD cukup menyayangkan sikap Hadar Nafis Gumay yang lebih memilih mengumbar informasi salah itu ketimbang tabayyun dengannya.
“Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” pungkasnya.
Hadar Nafis Gumay Cs RDP di DPR
Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melakukan Rapat Dengar Pendapat (DRP) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu (11/1).
Dalam agenda RDP itu, mereka melaporkan beberapa temuan berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antar-anggota KPU di sebuah provinsi, yang mengungkit soal dugaan upaya membuat data keanggotaan Partai Gelora memenuhi syarat (MS) di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Percakapan itu menyebut nama beberapa anggota KPU RI, di antaranya Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Sekjen KPU RI Bernad Sutrisno, dan beberapa institusi negara.
Berikut isi percakapannya :
Barusan Pak Idham tlp saya, setelah bicara dg pak Idham diover ke pak Agus Melas yg isinya:
1. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, pak Agus, pak Drajat dan pak Sekjen. Sambil berkomunikasi dg pak HA yg ada di Padang.
2. Sesaat lagi Sekien akan perintahkan Sek Prov X agar berkomunikasi dg Admin Sipol beberapa Kab/kota untuk MS khan Gelora
3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana lewat mendagri, menkopolhukam, dll
4. Pak Agus juga mengatakan sudah hub pak X karena ini pekerjaan teknis, maka saya dihubungi oleh pak idam dan pak agus, minta kita amankan.
Percakapan ini dibacakan oleh Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).
Karena nama-nama yang disebutkan itu perlu mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung pun menginterupsi Hadar agar RDP dilakukan secara tertutup.
“Sebentar, Pak. Saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja,” kata politikus Golkar itu.
Hadar kemudian mempertanyakan keputusan Doli, sebab menurutnya, apa yang disampaikannya itu harus menjadi konsumsi publik.
“Ini kan informasi publik, kenapa tidak sebaiknya kita buka,” tegasnya.
Kemudian, Doli pun menjawab bahwa percakapan itu menyebut-nyebut nama institusi dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena perlu ada konfirmasi lebih lanjut.
“Berita ini harus kita konfirmasi, nanti menyebar luas ke mana-mana, jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke tertutup,” lanjut Doli disusul ketukan palu.
Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar itu pun memohon kepada awak media yang mengutip semua ucapan Hadar Nafis Gumay itu tidak dipublikasi dan menjadi konten off the record.
“Saya minta teman-teman media yang barusan tadi, karena mohon dipahami, ini kan informasi yang didapatkan oleh teman-teman (koalisi), persoalannya ini menyebutkan beberapa pihak, yang tentu kepastiannya harus dikonfirmasi, jadi tolong tadi yang ini di-take down. Silakan,” pungkasnya.
