Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Komnas HAM Ungkap Adanya Eskalasi Kekerasan di Papua Usai Penangkapan Lukas Enembe

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap adanya eskalasi kekerasan yang baru-baru ini muncul di Papua.

Ketua Komnas HAM, Etnike Nova Sigiro mengatakan, bahwa eskalasi kekerasan merupakan dampak penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh KPK beberapa waktu lalu.

“Terjadi eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak pada situasi keamanan di Papua. Salah satunya dampak pasca-penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe,” kata Nova dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Kamis (12/1).

Atas hal tersebut, meminta seluruh pihak untuk tidak memperkeruh situasi, sehingga konflik dan kekerasan yang terjadi saat ini tidak meluas ke wilayah Bumi Cendrawasih.

“Meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan meningkatnya konflik dan kekerasan semakin meluas di wilayah Papua,” ungkapnya.

Komnas HAM juga meminta TNI-Polri untuk mengedepankan sikap humanis dalam penanganan massa aksi, mengingat beberapa waktu lalu aksi penolakan terhadap penangkapan Lukas Enembe menelan 1 korban jiwa.

“Meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah-langkah yang humanis sesuai dengan prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penangkapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di KPK menuai penolakan dari para pendukung atau simpatisan.

Dalam sebuah video CCTV yang beredar massa simpatisan Lukas sempat melakukan aksi di depan Mako Brimob Papua. Aksi yang diwarnai dengan lempar batu itu terjadi sesaat setelah penyidik KPK menangkap Lukas Enembe, pada Selasa (10/1) siang.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru