HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Teddy Gusnaidi memberikan sentilan kepada Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Hal ini terkait dengan wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang saat ini tengah mencuat, di mana ada rencana bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan terhadap formasi jajaran menterinya.
“Kata Mardani Ali Sera dari PKS, reshuffle tanpa alasan malah menimbulkan kebisingan,” kata Teddy dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (29/12).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak berkewajiban untuk membuka alasan mengapa dirinya ingin menggunakan hak prerogatifnya, termasuk mengangkat atau memberhentikan menterinya sendiri.
“Namanya hak prerogatif itu gak perlu alasan, apalagi menjelaskan ke kalian (PKS -red). Selain itu, walaupun tdk ada wacana reshuffle, bukankah kalian sudah sangat berisik?,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui Sobat Holopis, bahwa Mardani Ali Sera mencoba menyampaikan pendapatnya tentang isu reshuffle Kabinet. Dimana ada asumsi bahwa reshuffle kabinet itu ada kaitannya dengan manuver Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka.
“Monggo saja jika reshuffle dilakukan. Tapi reshuffle tanpa alasan yang jelas malah menimbulkan kebisingan,” kata Mardani, Rabu (28/12).
Ia menilai bahwa reshuffle kabinet adalah bukti bahwa Presiden salah dalam memilih sosok pembantunya sendiri, sehingga perlu ada perombakan ulang.
“Reshuffle juga tanda tidak tepatnya presiden memilih pembantunya. Justru buruk bagi Presiden jika reshuffle terlihat tunduk pada tekanan parpol lain,” pungkasnya.
Sebelumnya pula, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan bahwa rencananya, reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan di awal tahun 2023. Pun demikian, siapapun belum bisa memberikan kabar pasti tentang rencana sikap politik pemerintahan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, itu merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai Kepala Negara.
“Jadi ini kewenangan Bapak Presiden, tapi beliau akan ambil langkah itu,” kata Ngabalin, Senin (26/12).
Kemudian, ia juga menegaskan bahwa persoalan reshuffle jajaran menteri tidak diukur persoalan like and dislike semata. Sebab, ukuran penting Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang pantas menjadi mitra kerjanya di kabinet pemerintahan adalah persoalan profesionalisme.
\”Ukuran itu adalah seberapa jauh Bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme, beberapa janji dan kesepakatan di depan Presiden,” tandasnya.
