Dimana setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.
Jokowi kemudian juga menambahkan, kedua negara sepakat dalam peningkatan konektivitas kedua negara. Jokowi menekankan bahwa kedua negara harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa prapandemi.
“Rute penerbangan langsung antar pusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Hồ Chí Minh-Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Hồ Chí Minh City,” ujarnya.
Dalam rangkaian pertemuan antara kedua pemimpin, juga disepakati tiga memorandum saling pengertian (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.
Ketiga MoU tersebut adalah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme; MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya; dan MoU antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” harapnya.
Sementara terkait isu kawasan, Presiden RI dan Presiden Vietnam membahas mengenai peningkatan kerja sama ASEAN. Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.
“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tandas Presiden RI Joko Widodo.
