Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Luhut Binsar Akui e-Katalog Ladang Besar untuk Korupsi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan adanya celah korupsi anggaran negara dalam sistem yang ada saat ini.

Dimana salah satu celahnya yakni saat pengurusan e-Katalog yang saat ini masih terus diperbaharui. Diungkapkan Luhut, dalam e-Katalog itu ada Rp 1.600 triliun yang bisa dimasukkan, terbagi dari Rp 1.200 triliun dari belanja pemerintah, dan Rp 400 triliun belanja dari BUMN.

“Itu sama dengan USD 105 miliar. Jadi kita nggak usah cari mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya, targeted,” kata Luhut dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (20/12).

Dengan kondisi seperti itulah, Luhut kemudian mengklaim bahwa proses perbaikan masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Pasalnya, banyak potensi barang domestik yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan besar.

“Tahun ini kita targetkan Rp 400 triliun harus masuk dalam e-Katalog. Itu ternyata masuk Rp 900 triliun yang masuk e-Katalog, yang orang belanja dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat Rp 400 triliun,” jelasnya.

Luhut pun menegaskan, dengan konsep digital di e-Katalog yang saat ini tengah dibangun pemerintah, Luhut mengklaim celah korupsi akan tertutup.

“Semua sudah kita digitalitasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi. Kan uangnya di situ,” klaimnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru