Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

FORKID Ingin Nama Sukarno Ada di Peta Jalan Jakarta

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (FORKID), Bandot DM memberikan penghormatan yang tinggi kepada sosok Soekarno. Salah satunya adalah tentang gagasan Pancasila yang saat ini ditetapkan sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.

“Soekarno itu pribadi yang komplit, sebagai pahlawan bangsa, dia penggali nilai-nilai Pancasila, membacakan teks Proklamasi didampingi Mohammad Hatta, Presiden Pertama RI. Dia sudah ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional,” kata Bandot dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (19/12).

Pun demikian, ia menyebut bahwa tak ada satu jengkal pun jalan di kawasan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tersebut yang menggunakan nama besar Bung Karno itu.

“Warga Jakarta mungkin belum menyadari kalau nama Ir. Soekarno belum ada di peta jalan DKI Jakarta,” ujarnya.

Padahal kata Bandot, nama Soekarno telah dipakai untuk beberapa jalan di luar negeri. Dan menurutnya, salah satu alasan mengapa nama Bung Karno belum juga ditetapkan untuk nama jalan di Jakarta adalah masih hangatnya hegemoni orde baru dan semangat de-soekarnoisasi yang dinilainya masih lekat di dalam birokrat Jakarta.

“Menariknya, nama Soekarno justru dielu-elukan di luar negeri. Nama Soekarno tercatat sebagai nama jalan di Mesir dan Maroko. Serta nama taman di sejumlah negara,” tandasnya.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (FORKID) menyatakan itikad untuk memperjuangkan agar nama Sukarno bisa menjadi nama jalan di DKI Jakarta. Terlebih kata Bandot, wacana jalan Sukarno di Jakarta sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, di medio 2013 merebak wacana mengganti nama jalan Merdeka Utara dengan Jalan Ir Sukarno. Perubahan nama jalan tersebut merupakan usulan dari Panitia 17 yang diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

Bandot juga menyebut bahwa Jokowi yang kala itu masih Gubernur DKI telah menyetujui usulan tersebut, tetapi ia terlebih dahulu akan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengesahkannya melalui keputusan presiden.

“Jadi perjuangan kami sebenarnya hanya melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh pak Jimly dan pak Jokowi,” tandasnya.

Menurut Bandot, langkah yang dilakukan adalah sebuah riset untuk mendukung usulan tersebut dan secara bertahap melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, terutama anak-anak Bung Karno. Baik anak biologis maupun anak ideologis.

Selain itu, Bandot menyatakan bahwa tentu saja pihaknya akan terus menjalin komunikasi kembali dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Presiden Jokowi dan mengingat soal masih tetap ingin menempatkan nama Sukarno menggantikan Jalan Medan Merdeka Utara.

“Kami juga mengambil momentum rencana perpindahan ibukota negara ke IKN Nusantara. Artinya harus ada monumen untuk mengenang Ir Sukarno dan relasinya dengan sejarah Jakarta. Tak ada tempat yang lebih tepat dibanding jalan di depan Istana Negara. Sukarno Presiden RI yang pertama mendiami Istana Negara,” tegasnya.

Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa Soekarno alias Bung Karno menjadi pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomon 83/TK/TAHUN 2012 tanggal 7 November 2012 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI pertama alm. Dr. (H.C.) Ir. Soekarno,

Sebelumnya, Soekarno dan Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan Keputusan Presiden No 081/TK/1986 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Pada era reformasi, 14 Januari 1999, Soekarno mendapat penghargaan Lencana Tugas Kencana dari pemerintah. Gelar pahlawan nasional untuk Soekarno diusulkan 16 Juli 2012 oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.

“Dengan serangkaian jasa dan pengakuan negara terhadapnya, tidak ada nama Jalan Ir Sukarno di Jakarta tentunya memprihatinkan,” pungkas Bandot.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kapolri Dituntut Cobot Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Serdadu Muda Nusantara (Sedara) melakukan aksi...

APBMI Pastikan Bisnis Batu Bara Tan Paulin Tak Ada Campur Tangan Rita Widyasari

Pengusaha batubara Tan Paulin disebut menjalankan bisnis batu bara secara profesional.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru