HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani turut mengomentari sikap Bupati Meranti, Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan.
Menurutnya, pernyataan seperti itu akan sulit dipahami ketika disampaikan oleh Kepala Daerah.
“Kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kita bisa memaklumi, tetapi kalau menyampaikan kepala daerah kita agak sulit memahami,” tutur Arsul dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (13/12).
Arsul menuturkan, sikap Adil dalam menyampaikan tuntutan tak mencerminkan dirinya sebagai seorang pejabat daerah. Bahkan ia menyebut sikap Adil tersebut layaknya seorang demonstran.
“Jadi saran saya, kalau dia itu jadi pejabat publik, pejabat daerah harus bisa membedakan diri dengan seorang demonstran,” kata
Seharusnya sebagai seorang Bupati, lanjut Arsul, Adil dapat menyampaikan ketidakpuasannya atas dana bagi hasil (DBH) melalui jalur-jalur resmi terlebih dahulu.
“Kayak kepala daerah gitu kan tidak bisa kita hanya mengatakan demikian, tanpa dia terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya, yakni dana bagi hasil,” ujarnya.
Politisi dari fraksi PPP itu juga berpendapat, bahwa apa yang dilakukan Adil justru tak efektif untuk mendapatkan haknya, yang dalam hal ini adalah pembagian dana bagi hasil minyak di daerahnya.
“Jadi untuk mendapatkan itu bukan dengan cara marah-marah dan kemudian maki-maki katakanlah ya pejabat lainnya termasuk yang ada di pusat, ya gunakan saja begitu lho, disampaikan saja secara terbuka gitu lo tapi nggak usah pakai marah-marah,” tuturnya.
Sebelumnya, pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil menuai kontroversi lantaran menyebut Kemenkeu berisi iblis atau setan. Kemarahan itu didasari atas pembagian dana bagi hasil yang dianggap tak sesuai.
Tak hanya itu, dia bahkan berencana untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pembagian dana bagi hasil minyak di wilayah kepemimpinannya itu.