Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa saat mengikuti Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Sabtu (10/12) kemarin, Bupati Muhammad Adil memprotes dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Menurutnya, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan,” kata Adil.
Selain itu, Adil menyinggung banyak masyarakat Meranti yang saat ini menganggur akibat pandemi COVID-19. Salah satunya karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri. Ditambah lagi dengan pembagian hasil pertambangan tidak maksimal kepada daerahnya.
“Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia?,” ujarnya.
Dijelaskan Adil, bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$ 60 per barel. Tak cuma itu, harga minyak dunia juga mengalami kenaikan menjadi US$ 100 per barel. Menurutnya, itu sudah sesuai dalam pembahasan APBD 2023 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh sebab itu, Muhammad Adil yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan saja eksistensi Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika situasi tersebut tidak menguntungkan wilayahnya.
“Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah,” tegasnya.
“Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah, Pak, dibagi rata ke mana?” lanjut dia.
Di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Afirman, Bupati Adil pun menyebut bahwa Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan. Bahkan ia mengaku muak melihat wajah pejabat Kemenkeu tersebut dan memilik walkout dari forum.
