HOLOPIS.COM, KUTAI KARTANEGARA – Direktur Lembaga Research and Development, Toni Nurhadi Kumayza menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di forum KTT G20 Presidensi di Bali beberapa hari yang lalu.

“Presiden Jokowi sebagai tuan rumah KTT G20 sangat briliant dalam mengangkat isu keberadaan IKN Nusantara di Kaltim kepada pemimpin-pemimpin Dunia, ini harus disambut dengan baik juga oleh masyarakat dan elite politik di Indonesia,” kata Toni dalam keterangan pers yang diterima Holopis.com, Sabtu (19/11).

Dengan demikian, ia pun melihat bahwa Presiden Joko Widodo telah menguatkan bahwa IKN bisa menjadi ladang investasi dunia internasional. Mengingat, program pembangunan infrastruktur di kawasan IKN juga sudah mulai dilakukan.

“Pemimpin negara-negara G20 yang hadir merupakan sasaran strategis untuk diyakinkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa IKN dan sumber daya alamnya di Kaltim merupakan daya tarik investasi Internasional. Bisa dikatakan IKN menjadi sebuah acuan kompetensi yang tinggi dalam persaingan investasi Internasional,” ujarnya.

Kemudian, akademisi yang juga pengamat kebijakan publik tersebut pun melihat, keseriusan dan komitmen pemerintah dalam membangun IKN Nusantara sudah bisa dipegang. Hal ini dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.

“Ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, harus menjadi komitmen bersama, karena IKN bukan hanya keinginan Presiden Jokowi dan DPR RI, tapi bagian dari komitmen rakyat Indonesia. Produk komitmen politik besar tersebut, harus tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” terangnya.

Dari aspek lain, dosen fakultas ilmu politik (fisipol) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) tersebut memandang, bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kaltim bukan hanya sebagai perpindahan fisik bangunan saja, akan tetapi lebih kepada pemerataan. Sebab, sejauh ini stigma pembangunan nasional lebih kepada jawa sentris.

“Karena pembangunan Indonesia sebelumnya didominasi wilayah Indonesia Barat atau Jawa Sentris. Saat ini, keberadaan IKN membuat percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya Indonesia Tengah dan Timur, nantinya akan berkembang pesat pembangunannya,” tuturnya.

Apalagi kata Toni, provinsi Kaltim juga termasuk kawasan strategis alur laut Indonesia yang pembangunannya dibutuhkan teknologi tinggi namun ramah lingkungan. Sehingga IKN bisa menjadi lokomotif pembangunan yang transformatif, berdaya saing, berinovasi serta memberikan kemajuan bagi daerah sekitarnya.

“Sehingga IKN bisa menjadi cerminan konsep pembangunan di mata internasional,” sambungnya.

Lebih lanjut, Toni juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serta Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus bangga dengan hadirnya IKN, karena menjadi marwah pembangunan Nasional.

“Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Kukar memiliki peradaban kerajaan Mulawarman yang merupakan kerajaan pangkal peradaban tertua di Indonesia dan mempunyai situs Mulawarman di Muarakaman, ini sebuah simbol kejayaan masa lalu wilayah Kaltim yang tidak terbantahkan,” tegasnya.

Terakhir, ia memberikan pesan penting di tengah pembangunan IKN, bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal jangan sampai diabaikan.

“Pembangunan IKN pasti memiliki peluang dan tantangan tersendiri yang harus disambut dengan antusias, dengan cara meningkatkan daya saing SDM yang ada, karena IKN menjadi acuan kompetensi yang tinggi yang mengarah kepada persaingan Internasional,” pungkasnya.