HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD menegaskan, bahwa pemerintah siap menerima segala tuntutan dari sejumlah pihak yang menentang kebijakan migrasi dari siaran TV analog ke TV digital.
“Silakan saja (tuntut). Itu hal yang biasa. Setiap hari ada kok orang yang menuntut ini itu. Ya kita siap lah,” kata Mahfud dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (5/11).
Dia menegaskan, bahwa kebijakan kebijakan penghapusan siaran TV analog atau Analog Switch Off (ASO) ini bukanlah kebijakan yang baru.
“Bahkan sebelum MK (Mahkamah Konstitusi) mengetok palu kebijakan digital tentang ASO itu sudah jadi kebijakan, ini harus disegerakan,” lanjutnya.
Mantan Ketua MK ini lantas mengingatkan kepada seluruh pihak agar tak membuat framing seolah-olah masyarakat masyarakat belum siap. Sebab, kata dia, 98 persen masyarakat Indonesia sudah siap beralih dari siaran TV analog ke TV digital.
“Jangan mem-framing masyarakat tidak siap. Mereka sudah 98 persen siap (beralih ke TV digital),” tukasnya.
Mahfud pun mengimbau 2 persen masyarakat yang belum siap beralih ke siaran TV digital, khususnya masyarakat yang berdomisili di wilayah aglomerasi Jabodetabek untuk mendatangi posko-posko yang telah disediakan oleh Pemerintah.
“Yang tidak siap silakan datang ke posko-posko di wilayah Jabodetabek nanti akan dibantu,” katanya.
Untuk diketahui, siaran TV analog di wilayah Jabodetabek telah resmi dihapuskan pada Kamis (2/11) dan beralih menjadi siaran Televisi digital.
Namun sejumlah pihak media seperti MNC Group dan Viva group menentang hal tersebut, dengan tetap bersiaran melalui televisi analog.
