HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi dari anggaran Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 baru sebesar Rp256,28 triliun atau 56,2 persen dari pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp455,62 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya mengatakan, bahwa kinerja PC-PEN tahun 2022 didorong oleh perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk penguatan pemulihan ekonomi masih perlu diakselerasi.
“Untuk 2022 mulai bisa memahami perubahannya dibandingkan tahun lalu tentu alokasi PC-PEN terbagi dalam lima klaster sekarang hanya punya tiga klaster,” kata Arya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (5/11).
Adapun realisasi dari klaster perlindungan masyarakat yang mencakup program-program bantuan sosial (bansos), baru mencapai Rp113,9 triliun atau 73,6 persen dari pagu Rp154,76 triliun.
Sementara klaster penanganan kesehatan yang di dalamnya termasuk pembayaran klaim pasien hingga insentif nakes terkait penanganan Covid-19, baru sebesar Rp43,2 triliun atau 35,2 persen dari pagu Rp122,54 triliun.
“Kalau kita lihat pagu klaster kesehatan Rp 122,54 triliun, realisasinya masih kecil 35,2 persen. Ini artinya menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, anggaran tidak harus dipakai secara berhura-hura,” tuturnya.
Kemudian untuk realisasi klaster penguatan pemulihan ekonomi adalah Rp99,2 triliun atau 55,6 persen dari pagu Rp 178,32 triliun. Klaster ini digunakan untuk meliputi sektor padat karya, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ketahanan pangan.
“Kebijakan sekarang di PEN kita kelihatannya belum ada arahan untuk merelokasi, malah Bu Menteri Keuangan punya pemikiran kalau memang tidak harus digunakan ya tidak harus direalisasi, bisa jadi bantalan untuk tahun 2023,” tukas Made.
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digeledah tim penyidik KPK, Kamis (19/12). Penggeledahan terkait proses penyidikan…