HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pragram rumah DP nol rupiah merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan, yang dinilai tidak tepat sasaran.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada Selasa (1/11) kemarin.
Gembong awalnya mempertanyakan terkait anggaran perumahan Pemprov DKI yang sebesar Rp1,2 triliun, apakah itu untuk pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) atau rumah DP nol rupiah.
“Paparan dari Bu Bappeda alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp1,2 triliun, apakah untuk rumah DP nol rupiah atau perumahan rusun sewa?” kata Gembong dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (2/11).
Politisi dari Partai berlambang Banteng itu lantas menyebut bahwa program rumah DP nol rupiah merupakan program yang bermasalah. Sebab, target realisasi dari program tersebut terus mengalami perubahan sejak dicanangkan.
“rumah DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa rumah DP nol rupiah tidak tepat sasaran,” katanya.
Gembong kemudian menjelaskan, bahwa program unggulan Anies Baswedan itu awalnya diperuntukkan bagi rakyat miskin, atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
Namun nyatanya, masyarakat MBR yang menikmati justru masyarakat dengan penghasilan Rp14 juta. Hal itu lah yang menjadi acuannya menilai program tersebut tidak tepat sasaran.
“Saya kira sudah bukan orang miskin lagi,” tuturnya.
Dibanding rumah DP nol rupiah, ia lebih menyarankan kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta untuk fokus pada pembangunan Rusunawa.
“Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa (rusunawa),”
Menurutnya, pembangunan rusunawa tersebut lebih tepat dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin, ketimbang program DP nol rupiah yang dinilainya program abal-abal.
Sebagai informasi, target awal pembangunan Rumah DP Rp0 mencapai 200.000 unit. Hal itu tertuang dalam RPJMD 2017-2022.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemudian merevisi RPJMD tersebut dan menetapkan rumah DP nol rupiah berkurang menjadi 10.000. Namun revisi RPJMD tersebut tidak disetujui oleh DPRD.
Terakhir, target pembangunan rumah DP nol rupiah kembali turun di RPD 2023-2026 menjadi 9.081 unit.
