HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan, bahwa berdasarkan hasil survei yang dilaksanakannya, didapati mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.
“Secara umum publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf 2022 memuaskan (positif). Hasil survei menunjukkan besarannya 58,9% (2,1% sangat puas dan 56,8% puas),” kata Igor dalam rilis surveinya yang dikutip Holopis.com, Senin (24/10).
Pun demikian, tren tingkat kepuasan ini masih cenderung menurun jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan di periode sebelumnya.
“Nilai sentimen positif ini menurun dibanding periode survei Agustus 2022 yang lalu,” imbuhnya.
Berdasarkan analisisnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa tingkat kepuasan rakyat kepada pemerintah cenderung memiliki tren menurun.
“Dimungkinkan terjadi seiring kebijakan publik pemerintah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi karena kebijakan menaikkan harga BBM dan Gas yang memicu kenaikan harga-harga bahan pokok dan bidang hukum terkait diskriminasi hukum,” ujarnya.
Kata Igor, jika dilihat secara umum mayoritas publik atau sebesar 35,7% menilai pemerintahan Jokowi-Maruf di tahun 2022 sangat berpihak dan berpihak terhadap rakyat kecil. Meskipun demikian, angka tersebut hanya terpaut tipis dengan persepsi publik yang menilai pemerintahan Jokowi-Maruf kurang berpihak dan sedikit berpihak kepada rakyat.
“Ada 26,1% yang menilai kurang dan sedikit berpihak, berselisih 9,6%. Sementara ada 30,7% yang menjawab netral atau dapat disebut ada yang berpihak ada pula yang tidak berpihak,” tandasnya.
Diterangkan Igor, bahwa ada tiga kluster dari jawaban publik yaitu kluster ekonomi, hukum dan sosial keagamaan. Sebagian besar jawaban publik ada di kluster ekonomi. Mayoritas publik atau 34,4% menjawab masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah masalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. 20,8% melihat gaji/upah tidak naik. Lalu ada 9,9% publik yang menjawab sulitnya mencari sumber penghasilan, 5,5% ketiadaan modal untuk berusaha. Kemudian ada 2,4% publik yang melihat masalah pembagian bansos (bantuan sosial) yang tidak tepat sasaran untuk segera diselesaikan.
Sementara kluster berikut diisi oleh problem bidang hukum dan kluster ketiga adalah terkait sosial keagamaan. Meskipun demikian masih ada 19,0% publik yang mengaku tidak tahu dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan.
Survei tersebut diselenggarakan oleh SPIN dalam kurun waktu 7-16 Oktober 2022 di 34 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.230 responden. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data interview yang bantuan kuesioner. Survei ini memiliki skor Margin of Error (MoE) +/- 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.
