HOLOPIS.COM, JAKARTA – Heru Budi Hartono, merupakan sosok yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan.

Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu dinilai bisa langsung tancap gas menuntaskan seabrek pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI, mengingat Heru pernah menjabat beberapa posisi strategis di Balai Kota.

“Berbekal pengalaman (menjabat beberapa posisi strategis) ini, saya yakin beliau sudah sangat memahami permasalahan yang ada di DKI Jakarta, sehingga tidak membutuhkan penyesuaian yang terlalu lama dalam melanjutkan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Diana dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (8/10).

Diana mengatakan, para pelaku usaha khususnya di DKI Jakarta sangat berharap besar kepada Heru. Ia pun meminta agar sejumlah program kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta tetap dapat dilanjutkan.

“Kita sama-sama mengetahui, saat ini tantangan dunia usaha sangat berat. Selain masih harus melanjutkan program pemulihan ekonomi yang belum usai, kondisi ini juga diperparah dengan ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Untuk itu peran pemerintah daerah bersama Kadin diharapakan dapat tetap menjaga ekosistem dunia usaha yang kondusif di DKI Jakarta,” papar dia.

Diana menyatakan, Kadin DKI Jakarta siap untuk berkolaborasi dengan pejabat gubernur DKI Jakarta dalam menuntaskan agenda-agenda ekonomi, khususnya yang akan memberdayakan dunia usaha nasional.

“Hal ini kami pikir harus dapat menjadi perioritas utama beliau, di samping beberpa permasalahan klasik di Kota Jakarta,” tutur dia.

Selain itu, pengalaman Heru sebagai kepala Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dinilai sebagai dasar yang kuat untuk mempersiapkan DKI Jakarta, pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Tentunya akan banyak aset pusat yang nantinya akan tidak digunakan sehingga perlu sebuah grand desain terhadap aset negara tersebut, apakah bisa di gunakan oleh swasta atau seperti apa,” pungkasnya.