Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Ketum ProDem Dukung KPK Seret Anies di Formula E Jika Buktinya Kuat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menebar spekulasi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi Formula E.

“Mestinya KPK RI tak sibuk adu argumen di publik,” kata Iwan dikutip Holopis.com dari Twitter pribadinya @KetumProDEMNew, Selasa (4/10).

Ia pun mendukung KPK menindak tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan jika memang ada bukti-bukti kuat didapat.

“Segera tindak, jika fakta-faktanya kuat, Anies Baswedan memang terlibat korupsi Formula E, tak boleh menyandera,” ujarnya.

Kemudian, ia pun menegaskan bahwa tidak boleh ada Kepala Daerah atau pejabat lainnya bermain-main dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, dana tersebut adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak.

“Ingat, penggunaan uang APBD mesti sesuai prosedural, masuk R-APBD. Tak bisa seenaknya dipakai,” tegasnya.

Sekedar diketahui Sobat Holopis, bahwa saat ini KPK tengah serius menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E.

Disebut-sebut, Anies Baswedan terlibat di dalam dugaan pelanggaran penyalahgunaan dana publik melalui APBD untuk program tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi Formula E yang menyeret Anies Baswedan tidak dalam kapasitas menjegal kepentingan Pilpres Gubernur DKI Jakarta itu. Melainkan murni proses hukum yang memang tengah berjalan.

Hal ini disampaikan Alexander Marwata dalam keterangannya kepada wartawan pada hari Senin (3/10).

“Kami hanya bicara tentang hukum, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi terkait rumor yang ada di luar, itu tidak ada kaitannya sama sekali,” kata Alexander.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru