HOLOPIS.COM, JAKARTA – Chairman FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengaku mendapat info adanya aliran dana dengan jumlah fantastis ke sejumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022.
Mulanya, ia menanggapi cuitan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman yang menyebut jika nantinya Gubernur DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Formula E. Dia menyakini bahwa hal tersebut terjadi karena political choice.
Arief pun menanggapi cuitan tersebut dengan menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E bukanlah political choice, tetapi murni kriminal.
“Kasus dugaan korupsi Formula E confirm bukan political choice, tapi pure criminal,” kata Arief seperti dikutip Holopis.com dari cuitan di akun Twitternya @bumnbersatu, Minggu (2/10).
“KPK kan terbentuk juga karena political choice untuk memberantas korupsi yang mengurit di luar kejaksaan dan polri,” tuturnya.
Arief kemudian mengaku bahwa dirinya mendapat info, setidaknya sebanyak 10 anggota DPRD DKI Jakarta menerima dana masing-masing Rp10 miliar.
“Info ada 10 anggato DPRD DKI Terima 10 M per anggota,” ujarnya.
Sebagai mana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
Namun KPK beberapa waktu lalu telah memanggil Gubernur Anies Baswedan ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan ajang balap motor listrik tersebut.
kasus dugaan korupsi formula E confirm bukan political choice.. tapi pure criminal. info ada 10 anggato DPRD DKI Terima 10 M/agt..he he
— Arief Poyuono (@bumnbersatu) October 1, 2022