Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Nasir Djamil : Hukum Harus Dijalankan Oleh Orang Bermoral

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menegaskan bahwa hukum harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki moralitas yang tinggi.

Pernyataan itu diungkapkannya dalam menanggapi fenomena Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terseret kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

“Hukum itu harus dijalankan oleh orang yang bermoral,” kata Nasir Djamil dalam Program Ruang Tamu Holopis Channel, Jumat (30/9).

Menurutnya, hukum erat kaitannya dengan keadilan, baik itu kepastian yang berkeadilan, kamanfaatan yang berkeadilan.

“Jadi tanpa moralitas hukum, tidak ada keteladanan,” tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Lebih lanjut, dia kemudian menyarankan agar proses rekrutmen seorang Hakim Agung ke depannya harus menyertakan materi-materi yang berkaitan dengan filsafat maupun moralitas hukum.

“Karena itu nanti berkaitan dengan gaya hidup yang barangkali sudah Hedon, yang kemudian perlu ada yang lebih. Sehingga gaya hidup ini mempengaruhi integritas independensi dan sebagainya,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati beberapa waktu lalu. KPK juga menetapkan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Proses hukum ini menindaklanjuti kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9).

“KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (23/9).

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru