HOLOPIS.COM, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung usulan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso agar larangan masuk bagi masyarakat umum melalui gerbang depan Gedung DPR/MPR RI dihapus.
“Saya sepenuhnya mendukung desakan IPW agar gerbang bagian depan DPR itu dibuka untuk semua orang,” kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (27/9).
Menurutnya, rakyat yang jelas-jelas merupakan pemilik mandat yang diemban anggota DPR harus lewat gerbang depan.
“Yang wajar itu ya, gerbang depan untuk pemilik mandat, sedangkan buat mereka yang dititipkan mandat untuk menjadi wakil selama 5 tahun pasnya lewat belakang saja,” tutur dia.
Lucius menilai, kebijakan larangan masuk bagi masyarakat umum melalui gerbang depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto itu tidak masuk akal. Bahkan menurutnya, kebijakan itu justru membuat DPR semakin lupa akan jati dirinya sebagai wakil rakyat.
“Membatasi rakyat masuk dari gerbang depan itu seperti melupakan siapa pemilik mandat yang diemban para wakil rakyat itu,” jelasnya.
Lucius mengatakan bahwa selama ini akses masuk ke Gedung parlemen memang cukup sulit. Dia pun mengaku heran karena anggota DPR seolah-olah harus diberi perlindungan ekstra.
“Selama ini akses masuk DPR memang dibikin jadi ribet sekali. Seolah-olah DPR itu sebegitu rentan sehingga perlu perlindungan ekstra dengan membatasi keleluasaan rakyat untuk masuk Kompleks Parlemen,” tutur dia.
Menurut Lucius, pembatasan akses pintu masuk itu menjadikan DPR terlihat berjarak dengan rakyat. Menurutnya, masyarakat yang datang ke Gedung DPR hanya dengan keperluan tertentu.
“Padahal kalau mikir-mikir, orang juga nggak bakal tumpah ruah setiap hari. Yang datang ke DPR itu hampir pasti dengan keperluan tertentu dan jumlahnya pasti sangat terbatas. Dengan itu sulit memahami apa pertimbangan rasional dari kebijakan tak masuk akal membatasi akses masuk publik dari gerbang depan DPR. Kebijakan ini seperti menjelaskan dengan baik wajah parlemen yang tak dekat dengan rakyat,” tutur Lucius.
“Mungkin sok-sokan penting ala DPR dengan membatasi akses publik dari gerbang depan ini juga yang akhirnya membuat rakyat justru lebih nyaman menyampaikan aspirasi ke Kopi Joni ketimbang DPR seperti yang dilakukan guru honorer. Mestinya DPR malu dan merasa dilecehkan karena rakyat justru tak menganggap mereka penting untuk memperjuangkan aspirasi dan lebih memilih mendatangi Kopi Joni,” tutur dia.