HOLOPIS.COM, JAKARTA – Setidaknya ribuan massa dari 140 oraganisasi yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Selasa (27/9).
Aksi tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-62 yang jatuh pada 24 September 2022 kemarin.
“140 organisasi dalam KNPA datang ke sini, sebagai puncak hari Tani nasional,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Selasa (27/9).
Dia mengatakan, aksi yang dilakukan pada siang hari ini dilakukan untuk menunjukkan kepada pemerintah dan DPR RI, bahwa petani yang disebutnya sebagai rakyat yang terjual masih bisa berdiri untuk menuntut keadilan.
Para massa aksi meminta DPR agar memperjuangkan hak rakyat berupa tanah yang selama ini dirampas pemerintah.
“Tunjukan bahwa petani adalah rakyat yang terjual, tapi masih bisa berdiri disini (Gedung DPR RI). ” tuturnya.
“Kita merasakan panas mengingat tanah rakyat yang dirampas, dan masih banyak tanah adat yang dirampas,” imbuhnya.
Dewi bahkan menyebut DPR dan MPR tak pantas menyandang status sebagai perwakilan rakyat. Pasalnya, kedua lembaga tersebut yang harusnya membela rakyat justru tak ada yang merespon permintaan rakyat.
“Karena DPR dan MPR diam saja, itu berarti mereka tidak pantas jadi perwakilan rakyat,” tegas Dewi.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perihal UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Dia menilai pemerintah inkonstitusional lantaran tak peduli dengan putusan Mahkamah (MK).
Hal itu dapat dilihat dari langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap saja membentuk Komite Bank Tanah untuk merebut tanah di seluruh Indonesia.
“Inkonstitusional yang dilakukan seluruh penyelenggara negara, menunjukan mereka tidak segan mengingkari cita cita bangsa kita,” tuturnya.
Atas berbagai hal itu, Dewi mengaku tak heran jika selama ini banyak konflik agraria yang terjadi. Bahkan konflik agraria yang erat kaitannya dengan perkebunan sawit menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi di Tanah Air.
“Data KPA 2015-2021 menunjukkan ada 924 kejadian konflik agraria akibat bisnis perkebun, menempatkannya di urutan pertama sebagai sektor penyumbang konflik tertinggi,” ujarnya.
