HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti merasa kaget dengan adanya istilah “tim bayangan” di dalam sebuah Kementerian. Hal ini disampaikan pasca Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim di forum PBB.
“Dalam sejarah Republik Indonesia, baru kali ini saya mendengar istilah ‘tim bayangan’ dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan,” kata Mu’ti dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (26/9).
Tim Bayangan yang sempat mencuat ini dinilai malah memberatkan biaya kementerian. Pasalnya, di dalam bagan organisasi sebuah Kementerian, sudah terlalu banyak jabatan birokrasi di sana.
“Padahal secara struktural di kementerian, banyak sekali pejabat ; mulai Sekjen, Dirjen, Direktur, Biro, dan staff yang berjumlah ribuan,” ujarnya.
Jika benar adanya tim bayangan ini, Mu’ti pun menilai bahwa ada unsur yang patut dicurigai. Paling tidak, unsur inefisiensi anggaran pun dinilai menjadi faktor lanjutannya.
“Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Abdul Mu’ti pun mendorong kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit mendalam.
“BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan,” pungkasnya.