HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menilai jika benar Partai Demokrat adalah partai yang anti terhadap korupsi, maka sebaiknya mereka mendesak agar Gubernur Papua Lukas Enembe mematuhi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah berjalan.
“Lukas Enembe juga jangan memanfaatkan masyarakat menjadi ‘tameng’ untuk melawan KPK. Pada kasus LE (Lukas Enembe -red) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saya heran kenapa Partai Demokrat belum mengambil sikap?,” kata Fernando kepada wartawan, Senin (26/9).
Saat ini status tersangka sudah dilekatkan kepada Lukas Enembe oleh lembaga antirasuah. Maka langkah yang paling tepat diambil Partai Demokrat adalah melakukan upaya terhadap nasib karir politik Lukas Enembe saat ini.
“Kenapa Partai Demokrat belum mencopot atau paling tidak menonaktifkan LE sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua?,” sambungnya.
Fernando juga menyarakan agar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengimbau kepada Lukas Enembe untuk bersikap kooperatatif dalam kasus yang saat ini berjalan.
“Atau setidaknya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketum Partai Demokrat meminta LE menaati proses hukum di KPK dengan memenuhi panggilan KPK. Sikap Demokrat terhadap LE yang menjadi tersangka di KPK menimbulkan tanya,” tegasnya.
Menurut Fernando, sikap Partai Demokrat yang solah berdiam diri tentu akan berdampat buruk pada citra partai itu sendiri. Apakah benar partai yang saat ini dipimpin oleh anak-anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu anti terhadap korupsi.
“Sikap AHY seolah tidak peduli atas status LE sebagai tersangka akan menambah buruk citra Demokrat atas pemberantasan korupsi. Apalagi sebelumnya sudah ada daftar panjang kader Partai Demokrat yang terjerat korupsi,” katanya.
“Kalau memang Demokrat tidak memiliki ketergantungan terhadap LE, sebaiknya meminta LE untuk menaati proses hukum di KPK dan segera copot sebagai Ketua DPD,” pungkasnya.