HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat, meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang fokus pada kesejahteran masyarakat.
Alih-alih berpihak pada masyarakat, Mirah memberikan kritik kebijakan pemerintah yang malah dinilai cenderung mengeksploitasi rakyat.
“Keluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan, jangan malah membebani rakyat,” kata Mirah dalam keterangan yang diterima Holopis.com, Senin (26/9).
Mirah pun mempertanyakan pemerintah yang terkesan kehilangan empati terhadap masyarakatnya. Ia membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih menguntungkan pemodal serta investor, dan juga harga BBM yang malah dinaikkan.
“Mengapa pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor, dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat,” lanjutnya.
ASPEK Indonesia pun meminta pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Tak hanya Omnibus Law dan dan harga BBM, Mirah juga menyentil permasalahan rencana penghapusan daya listrik 450 VA untuk masyarakat miskin.
Menurut Mirah, ini adalah keputusan yang benar-benar memberikan beban terhadap rakyatnya sendiri.
“Saat ini rakyat dipaksa untuk memberi BBM harga tinggi, rakyat juga dipaksa menaikkan daya listrik jadi 900 VA, masih akan ditambah lagi bebannya dipaksa beralih ke kompor listrik?,” pungkasnya.
