HOLOPIS.COM, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Prastowo Yustinus mengungkapkan bahwa jumlah alokasi belanja negara berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Papua dan Papua Barat sangatlah fantastis.
“TKDD per Kapita Papua dan Papua Barat lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah,” kata Prastowo dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Sabtu (24/9).
Anak Buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci, TKDD per kapita Papua berada di angka Rp14,7 juta per penduduk. Sedangkan untuk Papua Barat tembus di angka Rp10,2 juta per penduduk.
Jika dibanding dengan daerah lain, bahkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sama-sama berada di wilayah Indonesia Timur, tidak ada setengahnya dari dana transfer yang diterima Papua dan Papua Barat.
Tercatat, TKDD yang diterima NTT hanya sebesar Rp4,2 juta per penduduk. Kemudian untuk Kalimantan Timur hanya tercatat Rp4,9 juta, dan Aceh hanya menerima transfer dana Rp6,4 juta per penduduk.
“Alokasi ini menunjukkan perhatian yang besar (untuk Papua dan Papua Barat),” tutur Prastowo.
Sebagaimana diketahui, besaran dana yang digelontorkan pemerintah untuk Papua mulai ramai diperbincangkan publik usai Gubernur Papua, Lukas Enembe terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan besaran yang cukup fantastis.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD juga telah mengungkapkan bahwa alokasi dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua mencapai Rp1.000 triliun lebih.
Hal itu pun dibenarkan oleh Menteri Keuangan melalui stafsusnya, Prastowo Yustinus. Dia mengatakan, jumlah anggaran dana yang digelontorkan pemerintah untuk Papua mencapai Rp1.092,24 tiriun.
Besaran anggaran tersebut mencakup dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga TKDD dan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk Papua dan Papua Barat. Tercatat, dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk Papua dan Papua Barat sejak tahun 2002 hingga 2021 mencapai Rp138,65 triliun.
Kemudian alokasi anggaran TKDD untuk provinsi Papua dalam kurun waktu 2005 hingga 2021, tembus Rp703,30 triliun, serta belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mencapai Rp251,29 triliun.