HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat menuding bahwa kasus korupsi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe diduga karena unsur sakit hati dari pemerintah.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, unsur sakit hati itu terjadi ternyata ketika Presiden Jokowi mengajukan permintaan khusus ke Lukas Enembe.
“Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum mentersangkakan Pak LE, utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi,” kata Andi dikutip dari akun Twitternya, Jumat (23/9).
“Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden,” sambungnya.
Andi pun kemudian mengklaim bahwa saat ini justru partai Demokrat sebagai partai yang paling konsisten dalam pemberantasan korupsi.
“Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yg paling mendukung dan konsisten,” klaimnya.
Dalam cuitannya, Andi pun kemudian memberitahukan ke Menko Polhukam Mahfud MD bahwa partai Demokrat akan konsisten untuk meminta para kadernya yang terlibat kasus korupsi untuk berani bertanggung jawab.
“Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai,” ujarnya.
Belajar pada kasus Lukas Enembe, Andi pun menyatakan bahwa partai sudah melakukan upaya persuasif agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa KPK. Namun, mengenai Bupati Memberamo Tengah Ricky Jam Pagawak, Andi pun mengaku tidak tahu keberadaan yang bersangkutan.
“Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia dimana,” bebernya.
