HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung negatif.
Dari praktik pemilihan kepala daerah saja, mantan Ketua MK tersebut mengungkapkan ada praktik jual beli yang perlu dilakukan demi meloloskan jabatan sebagai pemimpin.
“Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli,” kata Mahfud (17/9).
Dia pun kemudian mengungkapkan jika dulu dirinya berniat jahat, sudah pasti dirinya mendaptkan banyak uang dari berbagai pihak yang sedang melakukan sengketa pilkada.
“Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang,” bebernya.
Mengutip data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahfud pun mengatakan, hampir sebagian besar pelaksanaan pemilu praktiknya selalu berorientasi pada permainan uang.
“Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya pun menyatakan bahwa itu memang menjadi penyebab utama mengapa kondisi demokrasi di Indonesia saat ini terbilang carut marut.
“Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja,” tegasnya.
Mahfud lantas menyinggung uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia tenang. Bahkan, menurut Mahfud, sesudah pesun harus mencari bekingan agar tetap aman.
“Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya ‘beking’ jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan,” bebernya.
