HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan adanya konflik yang terjadi antara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Menurutnya, keduanya saat ini dinilai telah bersalah karena masing-masing mengedepankan ego. Baik Effendi yang kurang bisa mengatur komunikasi yang baik sebagai anggota Dewan, begitu juga dengan Jenderal Dudung yang kurang bisa menahan emosi pribadi.
“Keduanya sama-sama salah. Effendi yang tak bisa jaga lisannya dan Dudung yang tak bisa menahan diri. Sikap keduanya sama-sama bisa merugikan institusi masing-masing, dan tidak sehat bagi kondusifitas nasional,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Kamis (15/9).
Ia berharap agar keduanya bisa saling introspeksi diri dan menahan jajaran di bawah maupun mendukungnya agar tidak bersikap yang lebih jauh dan justru bisa semakin memperuncing masalah.
“Effendi harus bisa mawas diri, menyadari kesalahan dan meminta maaf atas sikap dan ucapannya. Jenderal Dudung sebaiknya bisa lebih bijaksana bersikap ke depannya. Dan kedua belah pihak harus sama-sama menahan hingga ke level terbawah. Saling introspeksi jadi jalan terbaik,” ujarnya.
Presiden dan Menko Polhukam Ambil Sikap
Kemudian, Ulama asal Kota Malang ini menilai bahwa penyelesaian konflik antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menko Polhukam.
“Sebaiknya Presiden Jokowi menegur keduanya, dan meminta mereka semua saling menahan diri. Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dan Pak Prabowo sebagai Menhan (Menteri Pertahanan -red) juga sebaiknya segera bisa menjadi mediator agar persoalan keduanya bisa lekas dituntaskan,” tuturnya.
Ia yakin, persoalan antara Jenderal Dudung dengan Effendi Simbolon bisa teratasi dengan baik dan cepat.
“Saya yakin Prof Mahfud bisa menuntaskan persoalan ini. Beruntung kita memiliki sosok Menko Polhukam seperti beliau, orang yang berintegritas, negarawan, berilmu tinggi dan sangat cerdas. Bahkan persoalan kamtibmas sejauh ini bisa dijaga dengan baik,” tandasnya.
Jadikan Pelajaran
Lebih lanjut, Habib Syakur berharap agar persoalan antara Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapapun, sehingga insiden serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
“DPR juga jangan merasa lebih tinggi dan gagah-gagahan. Ingat, banyak janji politik kalian yang belum tuntas kepada rakyat, jadi jangan merasa lebih top. Dan TNI juga harus bisa lebih bijak khususnya pimpinan seperti Bapak KSAD, karena sikapnya menjadi barometer para prajurit di seluruh Indonesia,” kata Habib Syakur menasehati.
Ia tak ingin persoalan ini juga berdampak kepada sosial masyarakat. Sehingga akan berefek domino serta memicu konflik-konflik yang tidak perlu. Apalagi, konflik pemerintahan menurut Habib Syakur adalah bahan bakar bagi kelompok pengasong Khilafah untuk semakin mudah mempropagandakan ide Negara Islam atau Daulah Islamiyah.
“Kalau konflik ini tidak segera disudahi, maka TNI akan rugi, PDIP juga akan rugi serta pemerintah akan rugi. Terlebih bangsa Indonesia secara umum akan rugi, sebab TNI bukannya fokus pertahankan negara malah fokus men-counter DPR saja,” pungkasnya.
