HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi memastikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) setelah Anies Baswedan lengser dari jabatan Gubernur DKI.
Kader PDIP itu malah menyebut, keberadaan TGUPP tersebut malah membuat pengaturan pembangunan di Jakarta menjadi semrawut dan tidak teratur.
“TGUPP harus hilang itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide ide dia banyak merugikan,” kata Prasetyo, Selasa (13/9).
Salah satu contoh kekacauan tersebut menurut Prasetyo adalah mengenai proyek pelebaran trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang justru malah membuat banjir.
“Misalnya saya ambil contoh jalan di jakarta ini sekarang pendek loh. Saya menemukan di kemang ada tali air ditambahin trotoar dilebarkan. Ternyata tali air itu gak nyambung dengan trotoarnya jadi putus tengah tengah, jadi apa dampaknya malah banjir,” jelasnya.
Prasetyo pun menegaskan, pembangunan di Jakarta sewaktu Anies Baswedan memberdayakan TGUPP tersebut justru malah tidak berguna dan rasional dengan kondisi yang ada.
“Jadi harus rasional yang mana sih yang harus dibangun. Pinggiran jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan jangan cuma di tengah kota hanya casing keliatannya bagus tapi di pinggirnya jelek,” tegasnya.
Oleh karena itu, Prasetyo pun memastikan bahwa sebagai pimpinan pihaknya tidak akan memberi persetujuan penganggaran TGUPP sesudah Anies lengser dari kursi DKI 1.
“Itu ga boleh, ide ide TGUPP ngapain segitu banyak ya. Banyak orang pintar disini. Jadi mengenai TGUPP tidak akan saya laksanakan dalam rapat banggar tidak kita anggarkan,” tandasnya.
Prasetyo menambahkan, keberadaan TGUPP di jaman Jokowi pun diklaim lebih efektif dibandingkan keberadaannya saat ini.
“Kalau dulu jaman pak Jokowi itu orang mau pensiun terus diberdayakan sebelum masa pensiunnya selesai,” klaimnya.
