HOLOPIS.COM, JAKARTA – Belakangan ini, dunia digital tengah dihebohkan dengan adanya kebocoran data penting masyarakat oleh para peretas alias hacker. Hal itu sontak menjadi pusat perhatian sejumlah kalangan masyarakat, termasuk para aktivis.
Presiden BEM STMIK Jayakarta, Ahmad Supardi mengaku prihatin atas hal tersebut. Menurutnya, kebocoran data privasi masyarakat, seperti data pengguna kartu SIM atau SIM Card, data pelanggan PLN dan Indihome seharusnya tidak terjadi.
Terlebih kata dia, beredar pesan dari para hacker yang menyebut pemerintah Indonesia idiot, yang dapat dikonotasikan ketidakpedulian pemerintah terhadap kemananan data masyarakat.
“Dalam hal ini (pesan hacker yang menyebut pemerintah idiot) memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang lalai menjaga data privasi masyarakatnya,” kata Supardi dalam keterangan tertulis yang diterima Holopis.com, Sabtu (10/9).
Tak hanya itu, adanya kebocoran data ditambah adanya pesan tersebut juga menyebabkan penilaian buruk dari negara lain. Mereka tentu akan menganggap pemerintah tidak becus dalam melindungi data-data penting milik rakyatnya.
Sebagaimana diketahui sekarang ini semuanya serba digital dan online, dimana pada situs tertentu membutuhkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan data privasi, misalnya saat membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun surat berharga lainnya.
“Dengan adanya pembobolan ini membuat masyarakat makin tidak percaya dan dibuat resah oleh hal ini,” tuturnya.
Supardi mengatakan, Indonesia dibuat malu dengan adanya edaran bahwa situs pemerintah yang notabene harus memiliki perlindungan yang kuat malah justru di bobol miliaran data.
“Sebagai mahasiswa tentu saya merasa sangat prihati dan kembali mempertanyakan akan kah indonesia siap untuk menuju era digital, yang semuanya menggunakan akses digital, jika data saja tidak mampu dilindungi apalagi hal yang lainnya,” pungkasnya.
