HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi mengatakan, perseteruan Panglima Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung disebabkan oleh faktor politis dan personal.
“Kalau untuk konteks Pak Dudung dengan Pak Andika ini saya menduga lebih ke arah politis maupun personal ya,” kata Prof Muradi, dikutip pada hari Kamis (8/9).
Pada faktor politis, terkait dengan isu panglima yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres sehingga mempengaruhi Jenderal Dudung secara psikologis.
“Karena memang itu soal fakta menjadi panglima akan diusung menjadi capres-cawapres, itu akan mengganggu juga sebenarnya psikologis dari kepala staf termasuk Pak Dudung,” jelasnya.
Kemudian, Muradi juga melihat kejadian pada Februari 2022 tentang isu penistaan agama yang menyeret nama Jenderal Dudung sebagai alasan. Dimana saat itu dengan tegas Jenderal Andika mengatakan akan memproses kasus ini secara terbuka.
“Yang kedua kalau soal hubungan ini agak merengggang, kalau kita melihat mundur Februari tahun 2022 ada laporan dari komunitas atau masyarakat terkait dengan pencemaran agama dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Itu kemudian secara eksplisit waktu itu panglima mengatakan bahwa akan memproses secara terbuka, nah itu dikira dalam bahasa yang paling simpel itu mulai ada problem personal,” sambungnya.
Tindakan Panglima TNI itu dinilai membuat perbuatan KSAD itu seperti tindakan subjektif, yang mana menurut Jenderal Dudung hal tersebut usahanya untuk menjaga keamanan negara.
“Seolah kemudian bahwa apa yang dilakukan pak dudung itu personal padahal menurut pak dudung adalah bagian dari upaya untuk menegakkan ‘NKRI, anti toleransi’, dan sebagainya,” tuturnya.
