HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini percaya diri dengan data dari Kementerian Sosial dijadikan data utama penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Hal ini disampaikan Risma karena data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kemensos selalu dimutakhirkan setiao bulan.

“Jadi (perintah) di UU sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di dearah cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan,” kata Risma di Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Kemudian, mantan Walikota Surabaya itu menyampaikan, bahwa pemutakhiran DTKS merupakan usulan dari pemerintah daerah.

“Itu masukan dari daerah dan usul sanggah (aplikasi Cek Bansos),” ujarnya.

Tidak hanya menampung masukan dari pemerintah daerah, Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial tersebut pun bisa mengakses usulan dari masyarakat secara mandiri. Usul-Sanggah jalur mandiri ini bisa dilakukan melalui command center Kemensos di telepon 021-171.

“Masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi, nanti tidak sesuai juga,” jelasnya.

Selain itu, demi memastikan penyaluran BLT BBM sesuai target, Mensos Risma mengaku memiliki 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia. Dengan keberadaan mereka, semua anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat bisa didapatkan kepada mereka yang berhak.

Risma menambahkan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujarnya.