HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mendukung pemerintah yang memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf tersebut patut dimaklumi di tengah situasi sulit Indonesia, yang mana ketersediaan BBM nasional dan membengkaknya subsidi BBM.
“Kami memaklumi kenaikan harga BBM di tengah keterbatasan stok BBM nasional, dan membengkaknya anggaran subsidi BBM menembus Rp502 triliun,” kata Haris dalam keterangan persnya, Sabtu (3/9).
Pun demikian, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut memberikan peringatan kepada pemerintah untuk memastikan semua harga kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami kenaikan akibat imbas dari naiknya harga BBM bersubsidi.
“Pemerintah harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran,” ujarnya.
Hal ini disampaikan, karena Haris juga tetap mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM tetap berpotensi berimbas pada harga-harga bahan komoditas di pasaran, karena biaya distribsi barang juga bisa terdampak, sehingga cenderung membebani daya beli masyarakat.
“Sebab, harga BBM yang naik akan berpotensi meningkatkan harga komoditas yang awalnya turun,” tandasnya.
Lebih lanjut, Haris juga memberikan catatan kritis di tengah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf, di mana harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas lainnya tidak akan mengalami dampak yang signifikan ketika distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Masalah utama kita sebenarnya subsidi BBM tepat sasaran dan pendataan penerima subsidinya jelas, jangan ada kelompok yang justru menikmati di luar skema subsidi yang ada, sehingga penyedia angkutan umum tidak akan terdampak karena ongkos distribusinya normal,” tegasnya.
Untuk itu, Haris menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal kebijakan Presiden Jokowi tersebut sehingga berdaya guna baik bagi masyarakat Indonesia secara meluas.
“KNPI siap mengawal pendataan dan distribusi BBM agar tepat sasaran,” pungkasnya.
